Berdasarkandokumen yang diterima CNBC Indonesia, sejumlah perusahaan batu bara besar termasuk di dalam daftar 139 perusahaan batu bara yang telah mengantongi kembali izin ekspor batu bara tersebut, antara lain PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Bukit Asam, PT Kaltim Prima Coal, dan lainnya.

JAMBI- Sampai saat ini batu bara masih menjadi masalah yang paling banyak dikeluahkan msayarakat Jambi. Selain menyebabkan jalan rusak, angkutan batu bara juga menjadi sumber kemacetan di Jambi. Sementara dampat dari banyaknya tambang batu bara di Jambi tidak dirasakan masyarakat. Nah, masyarakat Jambi harus tahu berapa banyak perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Provinsi Jambi? Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini ada sekitar 51 perusahaan batu bara yang aberoperasi di Jambi. Perusahaan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten. Diantaranya, Sarolangun, Tebo, Batanghari, dan Muarojambi. Untuk diketahui, Jambi menjadi salah satu provinsi penghasil batubara yang cukup besar di Indonesia. Data Dinas ESDM Provinsi Jambi, realisasi jumlah produksi batu bara di Provinsi Jambi sejak Januari hingga November 2022 tercapai 17,3 juta ton. Sedangkan harga batu bara acuan bulan Desember 2022, sebesar USD 281,48 per ton. Sementara itu, nilai produksi batu bara di Provinsi Jambi hingga akhir 2022 terealisasi senilai Rp 70 Triliun.*/ist Berikut daftar perusahaan tambang batubara pemegang PKP2B/IUP-OP di Jambi PT. ANUGRAH JAMBI COALINDO PT. SURYA SATRIA NUSANTARA PT. SUMATRA SEMESTA ABADI PT. ASIA MULTI INVESTAMA/ TEBO PRIMA PT. SAROLANGUN PRIMA COAL PT. ARUNIKA BARA ENERGI PT. BATU HITAM SUKSES PT. DAYA BAMBU SEJAHTERA PT. ALAM SEMESTA SUKSES BATUBARA PT. JAMBI PRIMA COAL PT. BUMI BERDIKARI SENTOSA PT. SARWA SAMBADA KARYA BUMI PT. CARITAS ENERGI INDONESIA PT. BUBUHAN MULTI SEJAHTERA PT. PRIMA COAL SENTOSA PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI PT. TIGA DAYA ENERGI PT. KURNIA ALAM INVESTAMA PT. TIRTA GRAFITA ISKANDAR PT. DINAR KALIMANTAN COAL PT. KASONGAN MINING MILLS PT. ARGO MAKMUR PT. JAMBI SUKA BATUBARA PT. BANGUN ENERGI INDONESIA PT. TIGA DATA ENERGI PT. CARITAS JAYA PERKASA PT. SUMBER PANCA ENERGI PT. SAROLANGUN BARA PRIMA PT. SALUMA PRIMA COAL PT. DELTA BARA MAKMUR PT. MARGA PERKASA PT. SEMESTA ALAM ENERGI PT. ANUGRAH ALAM ANDALAN ANDALAN PT. MINIMEX INDONESIA PT. KAMALINDO PT. TAMARONA PT. BATU HITAM JAYA PT. INTI BARA NUSA LIMA PT. SURYA GLOBAL MAKMU PT. NANRIANG PT. WINNER PRIMA SEKATA PT. GUNUNG MAS ABADI PT. GEA LESTARI PT. BARATAMA PT. HASWI KENCANA INDAH PT. SURYA ANUGRAH SEJAHTERA PT. ANUGRAH JAMBI COALINDO PT. BANGUN TRANS ENERGI CV. CRISTA JAYA PERKASA PT. SUMATRA SEMESTA SUKSES BATUBARA PT. SENTOSA PRIMA COAL

TataKelola Perusahaan. Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi » Informasi Umum » Informasi Tambang » Lokasi & Lisensi Tambang. Perseroan memiliki izin usaha pertambangan batubara untuk wilayah Jambi (melalui KIM Block), Sumatera Selatan (melalui BSL dan EMS Group), Sumatera Barat (melalui EMS Group), Kalimantan Selatan (melalui BIB

JAMBI - Saat ini bisnis pertambangan di Jambi masih lesu. Bahkan dari ratusan perusahaan tambang yang mengantongi izin eksplorasi, hanya beberapa saja yang masih beroperasi."Perusahaan tambang yang masih aktif di Jambi ada 179 perusahaan. Tapi yang beroperasi dan berproduksi hanya 17 perusahaan saja," kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Jambi, Gamal Gamal memperkirakan, jika kondisi pasar membaik, akan banyak perusahaan pertambangan yang beroperasi kembali. “Semua tergantung harga pasaran internasional," sayang, dirinya tidak dapat menyebutkan jumlah produksi dari 17 perusahaan tersebut. "Untuk hasil terbanyak masih dari Sarolangun, Bungo, dan Tebo," pungkasnya. Editor Administrator Terkini Terpopuler Berikutderetan nama-nama pengusaha tambang batubara yang terbesar di Indonesia dilansir berbagai sumber. 1. Garibaldi Thohir Garibaldi Thohir adalah kakak kandung dari Menteri BUMN, Erick Thohir. Di catatan Forbes, Garibaldi adalah urutan 17 orang paling kaya di Indonesia.
› Humaniora›Lima Perusahaan Batubara di... Setelah bertahun-tahun menambang batubara tanpa izin di wilayah Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, lima perusahaan kini dalam penyidikan kepolisian. Sebanyak 45 alat berat di lokasi tambang turut disegel. Oleh IRMA TAMBUNAN, EURIKA 3 menit baca KOMPAS/IRMA TAMBUNANTambang batubara di Koto Boyo, Kecamatan Batin XXIV, Batanghari, Jambi, Senin 18/10/2021.JAMBI, KOMPAS — Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri menyidik lima perusahaan tambang batubara yang telah bertahun-tahun beroperasi tak sesuai izin di Kabupaten Batanghari, Jambi. Sebanyak 45 alat berat di lokasi tambang telah Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Pipit Rismanto mengatakan, proses penyidikan tengah berlangsung. ”Sekarang dalam proses penyidikan. Pemanggilan saksi-saksi,” ujar Pipit, Kamis 5/5/2022. Pihaknya juga telah menyegel 45 alat berat di lokasi tambang pada 20 April lalu. Penyidikan itu dilakukan timnya menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi tak sesuai perizinan.”Kegiatan penambangannya tidak didukung dokumen perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” TAMBUNANPenyakit kulit dialami warga komunitas adat Orang Rimba di Koto Boyo, Kecamatan Batin XXIV, Batanghari, Jambi, Senin 18/10/2021, menyusul masifnya aktivitas tambang batubara. Sebagian warga terpaksa mengungsi karena tak tahan oleh pekatnya debu yang beterbangan di udara dan kondisi air sungai yang komunitas Adapun aktivitas tambang batubara tanpa izin itu berlangsung sejak dua hingga enam tahun terakhir. Lokasinya di wilayah Batin XXIV, Kabupaten Batanghari. Aktivitas itu juga menggusur keberadaan komunitas adat Orang Rimba yang telah turun-temurun di berita yang terbit 23 Oktober 2021, Kompas mengungkap penderitaan warga komunitas itu bertahan di tengah lautan juga Orang Rimba di Tengah Lautan BatubaraSaban hari ratusan truk pengangkut batubara hilir mudik melewati pondok mereka. Pekatnya partikel debu beterbangan di udara. Limbah batubara juga mencemari Sungai Radin, merupakan satu-satunya sumber air bersih di sana. Akibat terpapar limbah, air sungai jadi penambangannya tidak didukung dokumen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan. Pipit RismantoSejak itu, rentetan penyakit dialami Orang Rimba di wilayah tersebut. Warga mengeluhkan penyakit kulit, batuk, gangguan pernapasan, hingga diare. Puncaknya, seorang warga ditabrak hingga tewas oleh salah satu truk pengangkut data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari, ada sembilan perusahaan tambang batubara yang beroperasi di wilayah itu. Sebagian belum punya izin usaha pertambangan. Ada pula yang belum mengurus izin pengolahan limbah cair dan limbah DLH menguji kadar Ph power of hydrogen air di Sungai Radin. Hasilnya menunjukkan angka 5,78, yang berarti kondisi air asam. ”Kualitasnya di bawah baku mutu. Air sungai ini telah tercemar. Tidak layak konsumsi,” kata Dewi Andriyani, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kerusakan Lingkungan DLH pun menyebut partikel debu udara sangat pekat sehingga dapat mengganggu kesehatan dari komunitas adat Orang Rimba wilayah Serenggam bermain di dekat areal tambang batubara di Koto Boyo, Kecamatan Batin XXIV, Batanghari, Jambi, Senin 18/10/2021. Masifnya aktivitas tambang di wilayah itu memicu rentetan sejumlah penyakit dialami warga lokasi, tim juga mendapati pembangunan areal tambang menutup aliran sungai untuk membangun jalan angkut juga PTUN Tolak Gugatan Hukum Walhi Soal Izin Lingkungan PLTU di JambiBejajo 45, warga setempat, mengatakan, warga terpaksa tetap memanfaatkan air sungai yang tercemar itu karena tidak punya pilihan. Selain mandi, warga juga menggunakan airnya untuk kebutuhan minum. Ia mengaku sudah minta petugas tambang menyediakan air bersih bagi mereka, tetapi tidak diketahui, tambang batubara, jika tanpa pengelolaan lingkungan memadai, dapat mencemari lingkungan dan menyebabkan gangguan kesehatan. Pembuangannya berupa partikel abu yang mengandung arsen, timah hitam, logam berat lainnya memapar di udara dan air. Dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia, seperti kanker Kepolisian Daerah Jambi Inspektur Jenderal Rachmad Wibowo menyebut kasus terkait aktivitas perusahaan tambang batubara tanpa izin itu sempat ditangani pihaknya beberapa bulan lalu. Namun, kasus itu dilimpahkan ke Mabes juga Sebabkan Rentetan Kecelakaan, Angkutan Batubara Diawasi KetatWakil Ketua DPRD Kabupaten Batanghari M Jafar membenarkan adanya perusahaan tambang batubara yang telah beroperasi tanpa punya izin. Namun, pihaknya tidak melaporkan karena menilai, perizinan batubara kini menjadi kewenangan pemerintah pusat. ”Sejak kewenangan diambil alih pusat, daerah kesulitan mengawasi,” ujarnya. EditorAGNES BENEDIKTA SWETTA BR PANDIA
TambangBukit Tambi Jambi Province]Batubara merupakan komoditas hasil tambang dan merupakan produk andalan di Provinsi Jambi. Batubara merupakan endapan sedimen yang terdiri dari komponen organik › Nusantara›Delapan Perusahaan Tambang... Sanksi penghentian dari segala kegiatan bagi delapan pemegang IUP batubara di Jambi diharapkan memberi efek jera dan agar patuh pada ketentuan yang berlaku. IRMA TAMBUNANAngkutan batubara memenuhi sepanjang jalan negara yang menghubungkan Kabupaten Batanghari menuju Kota Jambi, Jumat 3/6/2022. Kemacetan terjadi setiap sore hingga menjelang pagi dan mengganggu kenyamanan masyarakat pengguna KOMPAS — Delapan perusahaan tambang batubara di Jambi akhirnya menghentikan sementara seluruh kegiatannya hingga 60 hari ke depan. Sanksi penghentian sementara itu diterapkan menyusul temuan angkutan batubara mereka yang kelebihan muatan dan masih melanggar jam operasional di jalan umum.”Sudah diterbitkan sanksi penghentian sementara kepada perusahaan yang ditemukan melanggar,” ujar Lana Saria, Direktur Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Senin 13/6/2022. Selain delapan perusahaan tersebut, pihaknya tengah memproses penerapan sanksi bagi sejumlah perusahaan lainnya yang juga juga Sepuluh Tahun Menanti, Jalan Khusus Batubara di Jambi Tak Kunjung DibangunSurat penerapan sanksi bagi delapan perusahaan pemegang IUP ditandatangani Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Djamaluddin, 12 Juni 2022. Dalam surat itu disebutkan, ditemukan angkutan batubara milik perusahaan dan/atau yang mengangkut batubara milik pemegang IUP tersebut telah melanggar ketentuan jam operasional atau melanggar ketentuan dasar itulah, perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan paling lama 60 hari TAMBUNANAntrean panjang angkutan batubara menuju SPBU memenuhi bahu jalan di Kabupaten Sarolangun, Jambi, Jumat 3/6/2022.Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi Harry Andria mengatakan, surat itu sebagai tindak lanjut atas laporan resmi Kepolisian Daerah Jambi yang mendapati pelanggaran berulang di jalan umum oleh ratusan angkutan batubara. Pelanggaran itu yakni melintas di jalan umum sebelum pukul bermuatan melebihi aturan, dan tidak memiliki kelengkapan juga Kerugian Berlipat akibat Jalan Khusus Batubara Tak Pernah DibangunPenerapan sanksi, kata Harry, sebagai sikap tegas pemerintah atas pelanggaran berulang dalam praktik pengangkutan hasil tambang batubara menuju pelabuhan. Kalau dalam tingkatannya, sanksi awal berupa peringatan. Namun, kata Harry, seluruh perusahaan ini langsung dikenakan sanksi penghentian sementara karena pelanggaran yang dilakukan dianggap telah sangat meresahkan masyarakat. Sanksi itu berlaku hingga 60 hari ke depan. ”Namun, jika mereka perusahaan membuat pernyataan kesediaan mematuhi aturan dan tidak lagi melanggar, mereka dapat kembali beroperasi,” TAMBUNANAngkutan batubara terparkir di jalan yang menghubungkan Jambi dan Muara Bulian, di wilayah Batanghari, Jambi, Kamis 19/5/2022. Kondisi itu tak jarang menyebabkan kepadatan dan kemacetan di Lalu Lintas Polda Jambi Komisaris Besar Dhafi mengapresiasi tindakan tegas dari pemerintah pusat. Penerapan sanksi diharapkan memberi efek jera dan berdampak positif bagi kepatuhan pemegang atas ketentuan yang beroperasi di jalan umum sebelum pukul telah diatur dalam surat edaran dari Kementerian ESDM dan Gubernur Jambi. Namun, hingga hari ini, pelanggaran masih kerap 8 hingga 12 Juni, Polda Jambi memantau ada 568 truk batubara melanggar aturan tersebut. Meskipun telah dilarang, mereka tetap melintas di pada siang hari. Ada pula yang masih beroperasi dengan muatan berlebih. Seluruh pelanggaran itu, katanya, merugikan masyarakat umum karena memperparah kemacetan dan meningkatkan kecelakaan lalu juga Simalakama Batubara EditorSIWI YUNITA CAHYANINGRUM
PEMBAHASANPENAMBANGAN BATU BARA Pertambangan adalah suatu kegiatan mencari, menggali, mengolah, memanfaatkan dan menjual hasil dari bahan galian berupa mineral, batu bara, panas bumi, minyak dan gas. Seharusnya kegiatan pertambangan memanfaatkan sumberdaya alam dengan berwawasan lingkungan, agar kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga.
Jambi ANTARA Jambi - Sejumlah perusahaan batubara di Provinsi Jambi melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap karyawannya karena banyak tambang emas hitam di daerah itu tidak lagi berproduksi."PHK bukan karena krisis ekonomi, namun ada beberapa alasan perusahaan batubara melalukan PHK kepada karyawannya. Seperti tambang yang tidak lagi produksi, berhenti operasi atau alasan lainnya," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disosnakertrans Provinsi Jambi, M Dianto di Jambi, meyebutkan, ada sejumlah perusahaan batubara yang melakukan PHK karyawannya. Salah satunya perusahaan batubara yang berada di Kabupaten Sarolangun dan Muaro kasus di perusahaan batubara di Sarolangun, lanjutnya, ada sengketa antara perusahaan dan karyawan. Dimana karyawan yang di PHK diberi pesangon namun kemudian karyawan yang di PHK tersebut menuntut perusahaan. "Kami diminta memediasi, pada awalnya sudah ada kesepakatan. Ketika di PHK ada pesangon, tapi setelah itu muncul tuntutan baru lagi dari karyawan," satu tahun terakhir, Dianto mengatakan sudah memediasi beberapa kasus sengketa antara karyawan dan perusahaan. Namun untuk perusahaan yang melakukan PHK, baru perusahaan batubara. "Tidak ada perusahaan lain, hanya batubara saja yang ada laporannya masuk ke kita," katanya ketika disinggung lagi bahwa PHK lantaran krisis ekonomi, Dianto tidak membernarkannya. Menurutnya memang banyak alasan perusahaan melakukan itu, Dianto mengimbau karyawan sebelum mulai bekerja di sebuah perusahaan harus melihat betul isi perjanjian kerja atau surat kontrak. Jangan sampai merugikan karyawan ataupun perusahaan. Sebab surat kontrak itu adalah saat ini, dirinya mengaku belum pernah memberikan sanksi terhadap pengusaha yang tidak mematuhi kontrak kerja. Namun jika ada kasus antara karyawan dengan perusahaan, kasusnya bisa sampai ke Kementerian Tenaga Kerja, katanya menambahkan. Ant
KarakteristikKimia Tanah Lahan Reklamasi Tambang Batubara di Provinsi Jambi. Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2016, Palembang 20-21 Oktober 2016. Teknik Silvikultur "untuk lahan bekas
Jambi - Batu bara masih menjadi masalah yang terus dikeluhkan masyarakat di Provinsi Jambi. Selain armada angkutannya yang sering sekali menyebabkan kemacetan, jalanan juga rusak akibat tonase yang diangkut melebihi kapasitas jalan. Jambi sendiri merupakan salah satu provinsi penghasil batubara yang cukup besar di Indonesia. Data Dinas ESDM Provinsi Jambi, realisasi jumlah produksi batu bara di Provinsi Jambi sejak Januari hingga November 2022 tercapai 17,3 juta ton. Sedangkan harga batu bara acuan bulan Desember 2022, sebesar USD 281,48 per ton. Sementara itu, nilai produksi batu bara di Provinsi Jambi hingga akhir 2022 terealisasi senilai Rp 70 Triliun. Ternyata, ada 51 perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Provinsi Jambi saat ini tersebar di Sarolangun, Tebo, Batanghari, dan Muarojambi. IMC01 Berikut daftar perusahaan tambang batubara pemegang PKP2B/IUP-OP di Provinsi Jambi PT. Anugrah Jambi Coalindo PT. Surya Satria Nusantara PT. Sumatra Semesta Abadi PT. Asia Multi Investama/Tebo Prima PT. Sarolangun Prima Coal PT. Arunika Bara Energi PT. Batu Hitam Sukses PT. Daya Bambu Sejahtera PT. Alam Semesta Sukses Batubara PT. Jambi Prima Coal PT. Bumi Berdikari Sentosa PT. Sarwa Sambada Karya Bumi PT. Caritas Energi Indonesia PT. Bubuhan Multi Sejahtera PT. Prima Coal Sentosa PT. Bumi Bara Makmur Mandiri PT. Tiga Daya Energi PT. Kurnia Alam Investama PT. Tirtq Grafita Islandar PT. Dinar Kalimantan Coal PT. Kasongan Mining Mills PT. Argo Makmur PT. Jambi Suka Batubara PT. Bangun Energi Indonesia PT. Tiga Data Energi PT. Caritas Jaya Perkasa PT. Sumber Panca Energi PT. Sarolangun Bara Prima PT. Saluma Prima Coal PT. Delta Bara Makmur PT. Marga Perkasa PT. Semesta Alam Energi PT. Anugrah Alam Andalan PT. Minimex Indonesia PT. Kamalindo PT. Tamarona Mas International PT. Batu Hitam Jaya PT. Inti Bara Nusa Lima PT. Surya Global Makmur PT. Nanriang PT. Winner Prima Sekata PT. Gunung Mas Abadi PT. Gea Lestari PT. Baratama PT. Haswi Kencana Indah PT. Surya Anugrah Sejahtera PT. Anugrah Jambi Coalindo PT. Bangun Trans Energi CV. Crista Jaya Perkasa PT. Sumatra Semesta Sukses Batubara PT. Sentosa Prima Coal Banyaknyapermintaan akan kebutuhan batubara menjadi peluang untuk hal tersebut sehingga banyak terjalin kerjasama antara perusahaan tambang yang menjadi back up dari sebuah perusahaan trading. Proses-Proses skema proses pertambangan batubara,dapat diuraikan sbb: Progress 1 : Proses penambangan batubara, trucking membawa hasil ke stockpile JAMBI - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Jambi mencatat sebanyak 152 Izin Usaha Pertambangan IUP mineral, logam dan batubara yang ada di Jambi. Ini terbanyak berada di kabupaten Sarolangun. Kabid Pertambangan, Mineral dan Batubara Novaizal Varia Utama mengatakan, dari 152 IUP tersebut, sebanyak 130 pertambangan melakukan tahap operasi produksi dan 22 tahap eksplorasi atau penjelajahan potensi kandungan mineral logam. "Dari 130 itu, yang melaksanakan kegiatan pertambangan hanya 81 saja," ujarnya. Dijelaskan Novaizal, sebagian besar pertambangan paling banyak berada di Sarolangun yakni 36 IUP. Kemudian di Bungo 30 IUP, Muaro Jambi 16 IUP, Batanghari 24 IUP, Tebo 30 IUP, Merangin 11 IUP, dan Tanjung Jabung Barat 5 IUP. "Dari itu semua tetap yang paling banyak melakukan kegiatan pertambangan adalah dari IUP Sarolangun," sampainya. Menurut dia, dibanding tahun-tahun sebelumnya, jumlah IUP pertambangan ini telah berkurang. Karena saat ini IUP batubara dan logam hanya diberikan dengan mekanisme lelang. "Dibandingkan 2014 lalu, yang mencapai 398 pertambangan, jumlahnya berkurang terus karena izinnya menggunakan lelang. Nah selagi Menteri tidak menetapkan lelang, maka tidak ada izin baru," tuturnya. Kendati demikian, Novaizal menyebut, pertambangan juga melakukan perpanjangan izin IUP yang telah ada. "Apabila izinnya mau berakhir, pihak pertambangan dapat melakukan perpanjangan di dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi melalui rekomendasi dinas ESDM dalam jangka waktu maksimal 10 tahun," terang Novaizal. Untuk 2019 sendiri, lanjutnya, dari 130 pertambangan yang melakukan tahap operasi produksi, baru ada tiga perusahaan tambang sudah menyelesaikan izin perpanjangannya. Novaizal menyampaikan, jika perpanjangan izin tersebut diberikan bervariasi, tergantung dengan data studi kelayakan seperti usia tambang itu sendiri, berapa hasil produksi dan masa berakhirnya. "Jadi ada yang 10 tahun hingga 20 tahun," katanya. Selain itu, Novaizal mengingatkan seluruh pertambangan untuk melaksanakan kewajibannya membayar penerimaan negara bukan pajak PNBP dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya sesuai peraturan. "Kami meminta pihak pertambangan tersebut melaporkan kegiatan operasi produksi dan program pemberdayaan masyarakat setiap tahunnya," tuturnya.
Foto: iNews/Rudi Ichwan) JAMBI, Masyarakat Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, mengajukan gugatan class action terhadap dua perusahaan pertambangan batu bara di daerah itu, yakni PT Karya Bumi Baratama dan PT Charitas Energi Indonesia.
KPN Pertambangan Dan EnergiJL. Arif Rahman Hakim, Simpang IV Sipin, Telanai PuraKarya Bumi Baratama. PTPerusahaan Pertambangan JL. Abdul Laman, No. 43 RT. 49, Andil Jaya, Jelutung, JambiMobil pertambangan di jambiBubuhan Multi Sejahtera. PTPemasok Peralatan Industri Jl. Yunus SanisKaret NasasumatraAgrikultur JL. Sulatn Iskandar MudaYudhistira. PTProdusen JL. Nusa Indah 1 RT. 06, No. 18Pt Tegas Guna MandiriPemasok Peralatan Kantor Jl. Gr. Djamin Datuk Bagindo Buka hingga System Refill Center JambiToko Percetakan no., Lorong Cemara IAde Konstruksi Abadi. PTToko Bahan Bangunan Gg. LamaPT. Kramat KulonToko Bahan Bangunan Jl. Lkr. Selatandemikian tentang "Daftar perusahaan tambang batubara di jambi" BAGIKAN KE ORANG TERDEKAT ANDA ONE SHARE ONE CARE Sekilas tentang penulis Aksara Tanpa makna Penulis adalah pecinta Traveling seluruh Indonesia.. Indonesia itu Indah Brooo
Sejakpenandatanganan Kontrak Karya (KK) Generasi I hingga VII dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), pemerintah telah melakukan terminasi 111 kontrak pertambangan. Selain alasan terminasi sepihak karena lalai dalam melaksanakan isi dalam kontrak KK dan PKP2B tersebut. Secara rinci, untuk KK sebanyak 64 yang sudah
Jambi – Direktorat Jenderal Mieneral dan Batubara Ditjen Minerba menghentikan sementara seluruh kegiatan 8 perusahan tambang batubara di Jambi selama 60 hari kelender kerja. Sanksi administratif tersebut diterbitkan Ditjen Minerba melalui surat tertanggal 12 Juni 2022, ditandatangani oleh Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin. Delapan perusahaan yang disanksi tersebut yakni, PT Asia Multi Investama, PT Batu Hitam Sukses, PT Surya Global Makmur, dan PT Dinar Kalimantan Coal. Kemudian, PT Sarolangun Prima Coal, PT Bumi Bara Makmur Abadi, PT Jambi Prima Coal, dan PT Kurnia Alam Investama. Dalam surat Ditjen Minerba itu disebutkan, sanksi diberikan menindaklanjuti laporan dari Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Jambi terkait pelanggaran angkutan batubara dari beberapa pemegang Izin Usaha Pertambangan IUP. Sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan ini diterapkan atas dasar temuan angkutan batubara dari ke delapan tambang batubara tersebut melanggar kelebihan muatan dan atau melanggar jam operasional di jalan umum. ”Sudah diterbitkan sanksi penghentian sementara kepada perusahaan yang ditemukan melanggar,” ujar Lana Saria, Direktur Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Senin 13/6/2022. Di surat itu juga disebutkan pencabutan sanksi bisa dilakukan setelah ke delapan perusahaan tambang batubara tersebut menyampaikan surat pernyataan akan mematuhi ketentuan terkait angkutan batubara. ’Selama jangka waktu penghentian sementara kegiatan, delapan perusahaan diminta tetap mengelola keselamatan pertambangan serta pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen yang sudah disetujui dan ketentuan perundang undangan,’’ demikian tertulis di surat tersebut. Seperti diketahui, berdasarkan SE Gubernur Jambi, truk angkutan batu bara hanya diizinkan beroperasi di jalan raya pada pukul samai pukul baik dalam keadaan isi muatan maupun kosong. Kemudian beban muatan batubara tidak boleh lebih dari 8 ton. Namun selama ini, SE Gubernur Jambi tentang jam operasional angkutan batubara tersebut belum efektif untuk menertibkan angkutan batubara. Sampai saat ini masih banyak truk batubara yang melanggar. Selama tiga hari melakukan razia, Ditlantas Polda Jambi telah menindak sebanyak 245 truk batubara yang melintas di luar jam operasional. Sebanyak 245 truk yang ditindak itu dioperasikan oleh 38 perusahaan batubara di Jambi. Pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah menggunakan jalan raya di luar waktu yang ditentukan dan melebih batas maksimum beban muatan yang diangkut. Seluruh pelanggaran tersebut dilaporkan kepada Dirjen Minerba. Selanjutnya pihak perusahaan diminta dijatuhkan sanksi penghentian sementara waktu sampai perusahaan membenahi angkutannya, atau dicabut izin operasionalnya. Ulah angkutan batubara yang melanggar aturan jam operasional ini membuat warga geram. Apabila tidak cepat diatasi, masalah ini bisa menjadi bom waktu. Senin, 5 Juni 2022 lalu. misalnya, Masyarakat Kelurahan Sridadi, Kecamatan Muarabulian, Kabupaten Batanghari melakukan aksi turun ke jalan. Mereka memprotes angkutan batubara yang beroperasi di luar jam operasional. Carut marutnya masalah angkutan batubara ini ikut disorot Pemuda Pancasila PP Provinsi Jambi. Senin 13/6/2022 kemarin, puluhan Pengurus yang dikomandani Ketua Majelis Pimpinan Wilayah MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Adri SH melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait carut marutnya angkutan Baru bara dengan dampak negatif yang dirasakan masyarakat. Ribuan angkutan batu bara yang beroperasi setiap hari di jalanan menggunakan jalan negara sehingga menyebabkan kemacetan hingga korban jiwa bagi pengguna jalan. Ketua MPW PP Jambi Adri menyampaikan ke Ketua DPRD Provinsi Jambi menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini dan meminta solusi kongkrit untuk mengatasi permasalahan kemacetan yang terjadi akibat angkutan batubara. Dalam audiensi itu, Adri menyampaikan empat rekomendasi kepada ketua DPRD Provinsi Jambi. Yakni pertama, MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi merekomendasikan kepada DPRD Provinsi Jambi agar membentuk Pansus Batubara DPRD provinsi Jambi beserta turunannya. Kedua, MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi meminta keberanian dari Gubernur jambi beserta perangkatnya untuk bersikap tegas terhadap pemegang IUP Batubara, dan perusahan angkutan Batubara yang melanggar hukum dan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Ketiga, Pemilik IUP Batubara yang ada di Provinsi Jambi Wajib berkantor di Provinsi Jambi. Keempat MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi meminta kepada pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kabupaten Muarojambi untuk menertibkan stockfile milik perusahaan batubara yang berada di dalam kawasan situs percandian muaro Jambi. Sementara itu, Ketua DPRD provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan PAD yang didapat oleh Provinsi Jambi dari batubara hanya Rp39 Milyar. Jumlah ini sangat jauh dari harapan dan berbanding terbalik dengan dampak yang diterima oleh masyarakat Provinsi Jambi. Di ujung hearing, Ketua MPW PP Adri menyampaikan siap tegak lurus sama dengan ketua DPRD untuk menyelesaikan persoalan batubara. “Kita tidak ada kepentingan untuk ini. Ini adalah curahan hati masyarakat. Tolong lah investor yang bijak, dari hulu sampai ke Hilir. Setelah ini tidak mungkin berdiri sendiri, kami bersama dengan DPRD provinsi Jambi,” katanya. Sementara Edi menyambut baik rekomendasi yang disampaikan MPP PP. “Insya Allah pansus akan kami kaji, untuk kesejahteraan masyarakat semua,”pungkasnya. */IMC01 .
  • b4do926z7w.pages.dev/286
  • b4do926z7w.pages.dev/34
  • b4do926z7w.pages.dev/271
  • b4do926z7w.pages.dev/77
  • b4do926z7w.pages.dev/23
  • b4do926z7w.pages.dev/90
  • b4do926z7w.pages.dev/488
  • b4do926z7w.pages.dev/78

    • daftar perusahaan tambang batubara di jambi